OPINI

Analisa Dampak Kebijakan Publik Atas kasus E-KTP

Dampak kasus korupsi E-KTP, kasus korupsi yang terjadi dinegeri ini sering kali diabaikan atau tidak di perhatiakan serius oleh masyarakat kecil (rakyat biasa), terlebih masyarakat di desa dan pelosok terpencil. Skenario kehidupan telah berhasil menyajikan drama yang seolah-olah kehidupan rakyat biasa tidak ada hubungannya dengan kehidupan pejabat dalam hal menentukan kebijakan masyarakat. Masyarakat menganggap pola kehidupan mereka sehari-hari tidak ada hubungannya dengan kebijakan yang diputus serta di terapkan oleh para pemangku kebijakan tersebut, jika masyarakat berprofesi sebagai petani mereka menganggap siapapun yang jadi pejabat atau pemangku kebijakan tidak akan berdampak pada pertanian mereka, begitupun nelayan dan pedagang pasar juga menganggap kebijakan menteri perdagangan tak terlalu berpengaruh pada kehidupan mereka. Hal yang demikian ini menyebabkan terbangunnya tembok pemisa antara pemangku lebijakan dan rakyat, hal ini di perparah dengan budaya politik transaksional yang memilih pejabat baik legislatif dan eksekutif dari kepada desa hingga presiden dari DPR-D hingga DPR-RI yang mereka pilih berkat berapa harga per-suara bukan program apa yang akan di jalankan nantinya.

Dari sudut pandang tersebut tidak bisa rakyat menjadi kambing hitam atas fenomena ini melainkan jika mereka tidak transaksional maka mereka tidak akan kebagian apapun jika para calon pejabat itu terpilih, semua visi-misi dan program yang di ucapkan pada saat kampanye tidak akan mereka jalankan. Berdasarkan hal yang demikian maka masyarakat memilih transaksional dari pada tidak kebagian apapun.

Kasus E-KTP yang tengah berlangsung saat ini awalnya tidak mendapat perhatian serius dari publik namun seiring perkembangannya hal ini menjadi bahan pokok pembahasan di tengah-tengah masyarakat dampak dari fenomena ini sudah dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Jika sebelumnya dengan muda kita membuat KTP di dukcapil saat ini kita mulai sulit membuat KTP hal ini dikarenakan sistem yang sudah mulai berubah dari KTP konfensional menuju E-KTP atau Elektronik-Kartu Tanda Penduduk. E-KTP sangat penting keberadaannya di tangan masyarakat jika tidak punya E-KTP banyak sekali yang tidak bisa di lakukan oleh masyarakat seperti tidak bisa melamar pekerjaan, tidak bisa membuat SIM dan surat penting lainnya meski kemudian telah di siasati melalui lebijakan-kebijakan baru. Tak hanya kepentingan individu saja ada dampak yang lebih besar yaitu dampak demokrasi indonesia misalkan saja ketika kita ingin menggunakan hak-hak politik sebagai warga negara, kita akan kesulitan menjalankannya seperti ingin mencalonkan diri sebagai pejabat publik dan yang lebih sederhana mendukung calon independen dan bahkan menggunakan hak suara di TPSpun kita akan kesulitan jika tanpa E-KTP.

Waktu, tenaga dan biaya yang kita luangkan untuk mengurus E-KTP akan sia-sia sebab belangko E-KTP yang seharusnya ada di dukcapil sudah habis. Fakta yang sangat mengejutkan ini benar terjadi di sebagian besar wilayah indonesia. Habisnya blangko E-KTP adalah dampam dari korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat dalam proyek tersebut padahal telah banyak sekali rupiah yang dikucurkan untuk melaksanakan proyek ini. Apakah pemerinta sudah kehabisan uang untuk pengadaan blangko E-KTP ? Pertanyaan demikian sering kita dengar dari masyarakat di lapangan, perlu diketahui pengadaan blangko kembali oleh pemerintah bukan hal yang sederhana, bukan seperti kita membeli rokok di warung atau membeli secangkir kopi di WARKOP tetapi pengadaan kembali blangko tersebut membutuhkan serangkaian alur perencanaan ulang , penganggaran yang tidak murah dan pelaksanaan di lapangan selain itu rangkaian mekanisme pengawasan juga perlu di rangkai ulang agar tidak terjadi kasus yang serupa.

Dengan demikian kita harus membuka mata kita untuk slektif dalam memilih siapa wakil kita yang akan menentukan hajat hidup orang banyak. Karena kita dengen jelas telah menyaksikan drama kasus Korupsi E-KTP yang sangat berpengaruh bagi hajat hidup rakyat.

Penulis : Moh. Badrul Bari

Comments

comments

Related Articles