BerandaKOLOMWARKOP K”Tuhan Baru” Demokrasi

”Tuhan Baru” Demokrasi

526
0
BAGIKAN
Ilustrasi

Kabar Mojokerto – Mungkin alasan Karl Marx menyebut agama sebagai ”madat” lebih disebabkan karena rakyat menjadikan agama sebagai obat penghilang rasa sakit penghisapan. Agama adalah alat untuk menyamarkan penindasan dengan jalan membuat orang-orang lebih mudah mupus. Seiring waktu, ketika agama mulai ”bangkrut” dan agama telah jadi kosmetik, saat itulah proyek penghisapan (sedikit) tersendat. Tetapi, yang ndagel dari hidup adalah caranya memperbarui diri, yakni dengan mendatangkan ”berhala” baru agar dunia bisa jalan terus. Dan konon, berhala baru itu bernama demokrasi.

Di mata aristrokrat konservatif, demokrasi adalah ”pintu masuk maha luas” orang miskin mengambil alih kekayaan orang kaya. Mungkin mereka lupa: tanpa modal, demokrasi hanya akan membuat seseorang jadi gelandangan yang pandai bicara.

Konon kabarnya, demokrasi adalah kapal induk maha besar pembaga berbagai ”senjata pemusnah”.  Berkontainer-kontainer nilai, mitos, serta ”kebijaksanaan plastik” yang tak mendekatkan diri kepada Allah didatangkan ke negara-negara yang sedang mumet ndase, seperti Indonesia. Kalau kebetulan stok negara yang mumet ndase tersebut habis, maka negara yang masih segar dan garang seperti Irak juga dipaksa mumet dengan gempuran rudal agar menerima demokrasi.

Setelah demokrasi resmi jadi kebenaran mutlak, barulah kemudian penyeru demokrasi berteriak lantang tentang persamaan hak, kerukunan, dan toleransi. Setelah akrab dengan tegur sapa dan basa-basi, barulah ”kata rakyat” yang didongengkan sebagai kekuatan sejati untuk disanjung-sanjung dalam seminar, pemilu dan diberikan janji untuk dimakmurkan. Tentu saja, dalam kamus demokrasi, pemakmuran itu sama dengan membangun, investasi asing. Ketika rakyat mulai percaya pada ilusi optik pembangunan, saat itulah kecelakaan terjadi.

Ide pembangunan ditanamkan bersama dengan ”matahari palsu” dan standar ganda tentang definisi kemajuan-ketertinggalan. Tentu saja promotor demokrasi tak akan lupa untuk mengaburkan cara pandang rakyat dan akademisi dalam memaknai konsep negara berkembang, negara dunia ketiga, globalisasi, modernitas. Media sebagai pilar demokrasi menggiring opini agar negara yang sudah rabun matanya itu percaya bila pembangunan adalah obat mujarab untuk mengejar ”ketertinggalan”. Dan untuk mengejar ketertinggalan, negara butuh modal.

Baca Juga :  Anak Band Ngehitz VS Mesin Sampink

Modal adalah salah satu alat menciptakan arus dan sistem. Ia melahirkan situasi dan kondisi yang memungkinkan kedaulatan negara digadaikan. Pembangunan semakin dekat ketika sekolah, tempat ibadah, warung kopi, diskusi sosial dan pendidikan telah kompak memelas investasi asing masuk. Setelah masuk, kita harus menjamu pemilik modal dengan sangat baik. Kalau perlu kita junjung mereka tinggi-tinggi, kita klamuti kakinya dan kita upayakan tamu agung ini nyaman bekerja. Akhirnya kota-kota dibersihkan orang miskin si biang rumah-rumah kardus kota. Jalan diperbaiki, jembatan dibangun, bandara dibuat megah, dan pelabuhan dibenahi untuk mempermudah kinerja tamu agung.

Meski, sebelum para tamu agung berduyun-duyun masuk, tentu masih ada pribumi yang agak lumayan hidupnya, merasakan cipratan dan manfaat dari infrastruktur yang ada. Meski, lambat laun jumlah mereka berkurang cepat atau lambat. Sembari infrastruktur dibangun, masyarakat yang sudah mabuk dipaksa masuk arena tinju untuk adu jotos dengan sesama pribumi. Sedangkan si tamu agung, yang telah berserikat dalam asosiasi atau kelompok-kelompok, bersama pemerintah untuk menjadi wasit untuk menilai baik-buruk, menang-kalah, sah-batal, suci-najis, dari permainan.

Bocah-bocah ”rabun”

Di tengah mabuk nasional, rakyat dibuat terbelah dengan pertentangan mayoritas-minoritas. Anak sekolah diiming-iming untuk percaya bila keyakinan yang baik itu hanya yang ada di kiri atau sebaliknya di kanan, seta melupakan khoyrul umuri ausatbuha, atau sebaik-baik urusan adalah yang di tengah. Sehingga dikalangan terpelajar, ”tawuran massal” adalah hal yang lumrah. Tawuran itu tidak diselenggarakan dalam konteks mencari ”apa yang benar”, tapi ”siapa yang benar”.

Kondisi tawur ini terjadi di segala lapisan, baik dari SD-SMP-SMA yang menggunakan batu, parang dan kayu balok. Di universitas dan kelompok-kelompok diskusi, tawur massal dilakukan dengan memperuncing sentimen ideologi. Perlahan namun pasti, kondisi tawur massal ini juga membuat mereka kehilangan substansi, tidak jernih dan rabun atas gejala-gejala yang semestinya menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

Baca Juga :  PBNU Butuh Mondok, HTI Butuh Liburan

Bukan demokrasi namanya kalau tidak percaya kepada HAM, kebebasan, kesempatan mengembangkan diri yang sama, hak pilih yang sama, dan lainnya. Demokrasi dihadirkan seperti lagu pop. Kedatangannya dirias dengan apik agar kedatangannya memukau semua pihak. Siapa yang hari ini tidak kepincut dengan keadaan yang seolah-olah bebas, merdeka dan berdaulat?

Sanjungan berlebih dari dunia internasional akan demokrasi kita adalah cara nggunggung, nanggap, obong-obong yang ampuh. Hanya karena dunia internasional memuji demokrasi di Indonesia itu baik, lalu kita ramai-ramai GR. Alhasil, kita jadi semakin menggila dengan demokrasi.

Sejarah mencatat, demokrasi membawa harapan dan mimpi baru tentang kesempatan yang sama dalam perjuangan membeli hidup. Bagi pemodal, demokrasi membawa mimpi-mimpi manis untuk dapat berserikat, menggalang dana dan melegalkan sistem yang menguntungkan dan menjadi mesin penekan buruh. Sedangkan bagi pemerintah, goalnya pesanan undang-undang adalah adalah semanis-manisnya korup. Maka tak heran, bila menjadi caleg adalah sebaik-baik cita-cita bagi generasi muda yang lahir di tahun keemasan demokrasi.

Demokrasi adalah sebuah sebuah era yang ”tanggung”. Suatu ketika dimana dualisme tumpah ruah di segala sisi kehidupan manusia. Demokrasi punya kesanggupan merubah seseorang jadi orator yang bangga; pejuang kemanusiaan yang hits tapi gagal menemukan substansi. Demokrasi mengirim kata-kata ke liang kubur. Ia menjadikan kata hanya limbah plastik yang terapung tanpa menemukan pantai. Sehingga kemudian, kata-kata adalah jalan buntu yang berusaha kita tembus dengan putus asa. Guru saya pernah berkata, ”demokrasi adalah bergelas-gelas air laut yang kita minum dengan rakus, lalu mati.”

Demokrasi adalah jalan membiarkan orang mati sunyi dalam kesendirian. Setelah kita rampung melakukan banyak hal, diam-diam diantara kita akan bertanya: untuk apa ini semua?  

Ya, demokrasi memang melenakan. Ia meninabobo rakyat dengan harapan palsu; pemerintah dibuat mengantuk karena kekenyangan. Meski setelah kesenjangan sosial terjadi dan masyarakat mulai menjarah, tak satu pun dari kita berani berkata tidak pada demokrasi. Sejarah mengajarkan bila sebuah negara yang siap meninggalkan demokrasi harus sudah siap secara mental dan materi untuk menghadapi embargo ekonomi, militer dan bahkan ancaman nuklir. Sebab, sejak awal, satu-satunya dalih invasi militer pada sebuah negara adalah tanam paksa demokrasi. Bukankah dengan demokrasi, pemodal bisa merampok lebih banyak?

Baca Juga :  Debu Kotor di Kantor PBNU

Jakarta, 27 Maret 2017

Citra D. Vresti Trisna

Comments

comments